Jaga Jakarta

Category: Featured

  • Presiden Prabowo Hadiri Peresmian SPPG Polri di Palmerah Jakbar

    Presiden Prabowo Hadiri Peresmian SPPG Polri di Palmerah Jakbar

    Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menghadiri peresmian dan groundbreaking SPPG Polri serta peresmian Gudang Ketahanan Pangan di SPPG Palmerah Polres Jakarta Barat. Prabowo didampingi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
    Pantauan detikcom di lokasi, Prabowo tiba pukul 09.03 WIB, Jumat (13/2/2026), dengan didampingi Jenderal Sigit. Prabowo dijadwalkan akan meresmikan sejumlah 1.179 SPPG dan 18 Gudang Ketahanan Pangan Polri.

    Begitu tiba, Prabowo langsung melihat sejumlah alat yang dipakai di SPPG Polri. Prabowo terlihat simak mendengarkan penjelasan dari anggota Polri.

    Sejumlah anggota Kabinet Merah Putih hadir, antara lain Menko Polkam Djamari Chaniago, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menko PMK Pratikno, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Kepala BGN Dadan Hindayana. Hadir pula Wagub DKI Jakarta Rano Karno

    Untuk diketahui, tujuan utama program SPPG Polri adalah meningkatkan status gizi anak-anak, mencegah kekurangan gizi, dan meningkatkan kualitas hidup, sekaligus mendukung pertumbuhan serta perkembangan anak.

    SPPG ini juga menjadi bagian dari upaya Polri dalam mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang tercantum dalam program Asta Cita. Program ini sebagai kontribusi menuju Indonesia Emas 2045.

    Dengan beroperasinya SPPG Polri, layanan pemenuhan gizi diharapkan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

  • Merah Putih Press : Prabowo Hadiri Peresmian SPPG Polri di Palmerah Jakbar

    Prabowo Hadiri Peresmian SPPG Polri di Palmerah Jakbar

    Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menghadiri peresmian dan groundbreaking SPPG Polri serta peresmian Gudang Ketahanan Pangan di SPPG Palmerah Polres Jakarta Barat. Prabowo didampingi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
    Pantauan detikcom di lokasi, Prabowo tiba pukul 09.03 WIB, Jumat (13/2/2026), dengan didampingi Jenderal Sigit. Prabowo dijadwalkan akan meresmikan sejumlah 1.179 SPPG dan 18 Gudang Ketahanan Pangan Polri.

    Begitu tiba, Prabowo langsung melihat sejumlah alat yang dipakai di SPPG Polri. Prabowo terlihat simak mendengarkan penjelasan dari anggota Polri.

    Sejumlah anggota Kabinet Merah Putih hadir, antara lain Menko Polkam Djamari Chaniago, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menko PMK Pratikno, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Kepala BGN Dadan Hindayana. Hadir pula Wagub DKI Jakarta Rano Karno

    Untuk diketahui, tujuan utama program SPPG Polri adalah meningkatkan status gizi anak-anak, mencegah kekurangan gizi, dan meningkatkan kualitas hidup, sekaligus mendukung pertumbuhan serta perkembangan anak.

    SPPG ini juga menjadi bagian dari upaya Polri dalam mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang tercantum dalam program Asta Cita. Program ini sebagai kontribusi menuju Indonesia Emas 2045.

    Dengan beroperasinya SPPG Polri, layanan pemenuhan gizi diharapkan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

  • Dirpolairud Polda Sulut Sambut Wartawan di Moment HPN 2026, Perkuat Edukasi Maritim untuk Masyarakat

    Dirpolairud Polda Sulut Sambut Wartawan di Moment HPN 2026, Perkuat Edukasi Maritim untuk Masyarakat

    Tabloidinfopolri.id | Bitung – Momentum Hari Pers Nasional (HPN) 2026 menjadi salah satu langkah sejumlah wartawan daerah untuk memperkuat sinergi penyebaran informasi bersama jajaran kepolisian, khususnya Direktorat Polisi Perairan dan Udara Polda Sulawesi Utara.

    Perwakilan Sulut Media Tabloidinfopolri.id dan Pikiranrakyatnusantara.com melaksanakan kunjungan di Mako Ditpolairud yang terletak di Kelurahan Tandurusa, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung.

    Dirpolairud Polda Sulut, Kombes Pol Bayuaji Yudha Prajas, S.H., M.H., menegaskan peran pers sangat strategis dalam mendukung penyampaian informasi sekaligus edukasi kepada masyarakat, khususnya terkait tugas dan fungsi Polairud.

    “Peran pers sangat membantu dalam memberikan informasi maupun edukasi kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Polairud,” ujar Kombes Pol Bayuaji Yudha Prajas saat menerima kunjungan insan pers di ruang kerjanya, 11/02/2026.

    Dalam pertemuan tersebut, Kombes Bayuaji juga memaparkan sejumlah langkah konkret yang telah dilakukan pihaknya dalam merespons keresahan masyarakat terkait kemunculan buaya di perairan Kota Manado dan Bitung.

    “Tentu ini bentuk kehadiran kami di tengah masyarakat. Apabila ada hal mencurigakan atau muncul situasi yang tidak kondusif, kami berharap wartawan maupun warga bisa segera menyampaikan informasi tersebut kepada pihak kami,” kata Kombes Pol Bayuaji.

    Selain itu, Ditpolairud Polda Sulut juga telah melaksanakan berbagai kegiatan bakti sosial bagi masyarakat yang berada di sekitar markas komando.

    Melalui momentum Hari Pers Nasional 2026, silaturahmi ini diharapkan semakin memperkuat kemitraan antara insan pers dan Ditpolairud Polda Sulut, sehingga penyampaian informasi kepada masyarakat dapat berjalan lebih luas, cepat, dan akurat. (Ran)

  • Dir Polairud Polda Sulut Tegaskan Klarifikasi atas Pemberitaan Dugaan Bio Solar Ilegal di Bitung

    Dir Polairud Polda Sulut Tegaskan Klarifikasi atas Pemberitaan Dugaan Bio Solar Ilegal di Bitung

    Dir Polairud Polda Sulut Tegaskan Klarifikasi atas Pemberitaan Dugaan Bio Solar Ilegal di Bitung

    WARTASIBER.ID — Direktur Polisi Perairan dan Udara (Dir Polairud) Polda Sulawesi Utara, Kombes Pol Bayuaji Yudha Prajas, menyampaikan klarifikasi tegas menanggapi pemberitaan yang menyebut adanya dugaan peredaran Bio Solar ilegal di Kota Bitung yang disertai narasi praktik suap dan pembungkaman media.

    Kombes Pol Bayuaji Yudha Prajas menyatakan keberatan keras atas pemberitaan tersebut karena dinilai tidak didukung bukti hukum yang sah serta tidak bersumber dari pernyataan resmi aparat penegak hukum. Menurutnya, narasi yang dibangun cenderung spekulatif dan menggiring opini publik.
    “Pemberitaan semacam ini berpotensi mencemarkan nama baik dan merugikan pihak-pihak tertentu yang hingga kini tidak pernah dinyatakan bersalah melalui proses hukum.

    Fakta hukum harus dibedakan secara tegas dari asumsi dan dugaan sepihak,” tegasnya.
    Ia menegaskan bahwa hingga saat ini tidak terdapat putusan pengadilan maupun keterangan resmi aparat penegak hukum yang membenarkan tudingan sebagaimana dimuat dalam pemberitaan tersebut. Oleh karena itu, penghakiman di ruang publik tanpa dasar hukum dinilai sebagai tindakan yang tidak dapat dibenarkan.

    Dir Polairud Polda Sulut menegaskan komitmen institusinya untuk mendukung penegakan hukum yang profesional, objektif, dan transparan. Namun demikian, ia menolak segala bentuk pemberitaan yang melampaui fakta, mengabaikan asas praduga tak bersalah, serta mencederai prinsip jurnalisme yang bertanggung jawab.

  • Klarifikasi Dir Polairud Polda Sulut: Bongkar Muat BBM di Dermaga Pola Legal, Non-Subsidi, dan untuk Masyarakat

    Klarifikasi Dir Polairud Polda Sulut: Bongkar Muat BBM di Dermaga Pola Legal, Non-Subsidi, dan untuk Masyarakat

    Klarifikasi Dir Polairud Polda Sulut: Bongkar Muat BBM di Dermaga Pola Legal, Non-Subsidi, dan untuk Masyarakat

    Direktur Polairud Polda Sulawesi Utara, Kombes Pol Bayuaji Yudha Prajas SH MH, memberikan klarifikasi kepada media terkait aktivitas bongkar muat bahan bakar minyak (BBM) di area mushola Dermaga Pola. Ia menegaskan bahwa informasi dari pihak pemerintahan sebelumnya tidak sepenuhnya sesuai fakta lapangan.Menurut Dir Polairud, seluruh kegiatan tersebut melibatkan BBM non-subsidi yang ditujukan untuk masyarakat sekitar, terutama nelayan dan warga yang membutuhkan.

    Proses bongkar muat dilakukan secara legal dengan perizinan lengkap dan administrasi yang sah, bukan ilegal seperti yang mungkin disangka.“Izin diberikan dengan ketentuan jelas, yakni menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan. Kami justru hadir untuk memastikan proses berjalan lancar, aman, dan tanpa risiko,” ungkap Dir Polairud saat berbicara dengan media, Selasa (10/2/2026).

    Pelaksanaan kegiatan di malam hari, lanjutnya, didasari pertimbangan keselamatan. Operasional malam memberikan kenyamanan proses sambil meminimalkan penguapan BBM, yang lebih berbahaya di siang hari karena risiko kebakaran.Dir Polairud menekankan bahwa Dermaga Pola dibuka untuk kepentingan umum sebagai pelayanan masyarakat.

    “Dermaga ini milik negara dan Polri, tapi kami buka untuk masyarakat agar aktivitas mereka terbantu, selama sesuai aturan dan menjaga keamanan serta ketertiban,” tegasnya.

    Ia juga menyayangkan beredarnya informasi tanpa konfirmasi langsung ke pihaknya. Pihak terkait hanya mengirim tautan tanpa komunikasi resmi, berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.Dengan klarifikasi ini, Dir Polairud berharap publik mendapat informasi utuh dan tidak terpengaruh isu tak berdasar

  • Dermaga Polairud Sulut PT. SKL/SKS Tegaskan Kegiatan Loading BBM Didermaga Polairud Adalah Legal dari Tebusan AKR Corporindo

    Dermaga Polairud Sulut PT. SKL/SKS Tegaskan Kegiatan Loading BBM Didermaga Polairud Adalah Legal dari Tebusan AKR Corporindo

    Dermaga Polairud Sulut PT. SKL/SKS Tegaskan Kegiatan Loading BBM Didermaga Polairud Adalah Legal dari Tebusan AKR Corporindo

    PT Sri Karya Lintasindo (SKL)/PT SKS menegaskan bahwa aktivitas loading bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan di Dermaga Polairud Bitung pada Selasa (2/2/2026) dini hari sekitar pukul 02.30 WITA merupakan kegiatan legal dan tidak terkait BBM bersubsidi, sebagaimana tudingan yang beredar di salah satu platform media daring.

    Perwakilan PT SKL/SKS, Haji Farhan, menyatakan bahwa BBM yang dimuat merupakan solar industri resmi yang bersumber dari AKR Corporindo, lengkap dengan dokumen administrasi dan perizinan yang sah.

    “Memang benar kami melakukan kegiatan di Dermaga Polairud Bitung. Namun perlu kami luruskan, BBM yang kami suplai adalah solar industri resmi dari AKR Corporindo, bukan solar subsidi seperti yang dituduhkan. Seluruh kegiatan kami dilengkapi dokumen yang sah,” ujar Haji Farhan dalam keterangannya.

    Ia menegaskan bahwa perusahaan tidak pernah melakukan penyaluran maupun penyalahgunaan BBM bersubsidi, dan seluruh aktivitas distribusi dijalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

    “Sekali lagi kami tegaskan, BBM yang kami jual dan distribusikan bukan BBM bersubsidi atau ilegal. Ini adalah produk resmi dengan jalur distribusi yang jelas,” tegasnya.

    Terkait pemberitaan yang turut menyinggung keberadaan gudang BBM di Kelurahan Manembo-nembo, Kecamatan Matuari, Haji Farhan menjelaskan bahwa gudang tersebut merupakan aset resmi perusahaan yang telah dibeli melalui mekanisme jual beli yang sah.

    “Gudang yang disebutkan dalam pemberitaan adalah milik kami, PT SKS, berdasarkan perjanjian jual beli dengan pihak sebelumnya, Pak Arnold. Sementara gudang lama di Kecamatan Madidir akan digunakan oleh anak perusahaan kami untuk kegiatan transportir Pertamina,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Haji Farhan menyayangkan pemberitaan yang dinilainya tidak berimbang karena tidak melalui proses konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak perusahaan.

    “Seharusnya sebelum memuat berita, wartawan melakukan konfirmasi kepada kami. Pemberitaan sepihak seperti ini sangat merugikan perusahaan. Kami meminta hak jawab dan hak koreksi. Jika itu tidak diberikan, kami mempertimbangkan untuk menempuh jalur pengaduan ke Dewan Pers,” ujarnya.

    PT SKL/SKS berharap klarifikasi ini dapat meluruskan informasi yang beredar di masyarakat serta menegaskan komitmen perusahaan dalam menjalankan usaha secara profesional, transparan, dan taat hukum.

  • Halo Dunia : Berjuang Sampai Titik Darah Penghabisan untuk Keadilan dan Negara

    Halo Dunia : Berjuang Sampai Titik Darah Penghabisan untuk Keadilan dan Negara

    Berjuang Sampai Titik Darah Penghabisan untuk Keadilan dan Negara

    Pengabdian kepada bangsa dan negara bukan sekadar slogan, melainkan komitmen yang diwujudkan melalui kerja nyata, konsistensi, dan keberanian dalam menjaga nilai-nilai konstitusi. Di tengah dinamika kehidupan berbangsa yang terus berkembang, Kepolisian Republik Indonesia menegaskan tekadnya untuk tetap berdiri tegak menjaga independensi, menegakkan hukum secara adil, serta mengabdi sepenuh hati demi kepentingan rakyat dan negara.

    Polri menyadari bahwa keadilan hanya dapat terwujud apabila hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, tanpa intervensi, dan tanpa tekanan dari pihak mana pun. Oleh karena itu, profesionalisme, integritas, dan netralitas menjadi prinsip utama dalam setiap langkah pengabdian. Dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, Polri berkomitmen untuk tetap berada di jalur yang benar, berpijak pada aturan hukum, serta menjunjung tinggi nilai keadilan dan kemanusiaan.

    Sebagai institusi negara, Polri berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Posisi ini bukan sekadar struktur kelembagaan, melainkan bagian dari sistem pemerintahan yang bertujuan menjaga stabilitas nasional, memastikan keamanan dalam negeri, serta memperkuat efektivitas penegakan hukum. Dengan kedudukan tersebut, Polri diharapkan mampu menjalankan tugas secara independen, profesional, dan bertanggung jawab, sekaligus tetap selaras dengan arah kebijakan negara.

    Semangat “berjuang sampai titik darah penghabisan” menjadi simbol tekad pengabdian yang tulus, bahwa menjaga keamanan, ketertiban, dan keadilan adalah amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh kesungguhan. Pengabdian ini menuntut keteguhan sikap, keberanian moral, serta kesediaan untuk menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan.

    Dengan terus memperkuat reformasi internal, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta membangun kepercayaan publik, Polri berupaya hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang humanis dan berkeadilan. Semua langkah ini bermuara pada satu tujuan besar, yaitu mewujudkan Indonesia yang aman, tertib, dan berkeadilan hukum.

    Pengabdian kepada negeri tidak mengenal lelah. Selama Merah Putih berkibar, selama konstitusi menjadi pijakan, Polri berkomitmen untuk terus menjaga independensi, menegakkan hukum secara adil, dan mengabdi kepada bangsa dan negara dengan sepenuh jiwa dan raga.

    #PolriDiBawahPresiden
    #PolriTetapDiBawahPresiden
    #JagaIndependensi
    #PengabdianUntukNegeri

  • Polri Beri Apresiasi Atas Dukungan seluruh elemen Masyarakat Terkait Posisi Polri di Bawah Presiden

    Polri Beri Apresiasi Atas Dukungan seluruh elemen Masyarakat Terkait Posisi Polri di Bawah Presiden

    ​JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyampaikan apresiasi mendalam atas besarnya dukungan masyarakat terhadap posisi institusi Polri yang tetap berada langsung di bawah naungan Presiden Republik Indonesia. Dukungan ini dinilai sebagai amanah bagi Korps Bhayangkara untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, Kamis (29/1).

    ​Kadiv Humas Polri, Irjen Pol. Sandi Nugroho, mengungkapkan bahwa arus dukungan dari berbagai elemen masyarakat ini menjadi energi tambahan bagi Polri untuk menjalankan mandat konstitusi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

    ​”Polri menyampaikan ungkapan rasa terima kasih yang sangat mendalam dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh elemen masyarakat. Dukungan ini akan kami jadikan dasar untuk terus berkomitmen melakukan perbaikan, meningkatkan layanan, dan mengoptimalkan kinerja dalam rangka melindungi, mengayomi, serta melayani masyarakat,” ujar Irjen Pol. Sandi Nugroho.

    ​Sandi menekankan bahwa sesuai dengan arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Polri saat ini sedang dalam fase transformasi besar-besaran. Institusi tidak hanya fokus pada pengamanan, tetapi juga membuka ruang seluas-luasnya bagi masukan dan kritik konstruktif dari publik.

    ​Hal ini dilakukan guna memastikan tata kelola kepolisian semakin transparan dan akuntabel, sejalan dengan semangat reformasi yang menjadi dambaan seluruh rakyat Indonesia.

    ​”Sebagaimana tagline Polri untuk masyarakat, kami berkomitmen dan dalam posisi siap untuk terus bekerja keras. Kami terus melakukan perbaikan tata kelola agar menjadi institusi yang diharapkan oleh masyarakat,” tegas Jenderal bintang dua tersebut.

    ​Sandi Nugroho menegaskan bahwa loyalitas Polri di bawah kepemimpinan Presiden adalah harga mati untuk mendukung agenda pembangunan bangsa. Polri akan tetap menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas nasional demi kelancaran program-program unggulan pemerintah.

    ​Pernyataan ini ditutup dengan penegasan bahwa sinergi antara Polri dan masyarakat adalah kunci utama dalam menjaga kedaulatan dan kedamaian di tanah air.

    ​”Polri tentunya akan terus loyal dan bekerja sama secara maksimal di bawah Presiden Republik Indonesia untuk mendukung program-program unggulan dalam rangka pembangunan bangsa dan negara,” pungkasnya.

  • Kapolri Tolak Usul Polri di Bawah Menteri: Lebih Baik Saya Jadi Petani

    Kapolri Tolak Usul Polri di Bawah Menteri: Lebih Baik Saya Jadi Petani

    Kapolri raker dengan komisi III

    Perbesar
    Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memberi paparan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/1/2022). Raker terkait evaluasi kinerja dan capaian Polri selama tahun 2021, serta rencana penggunaan anggaran 2022. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

    Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan dirinya lebih memilih menjadi petani, ketimbang Menteri Kepolisian. Hal tersebut disampaikan Listyo menjawab usulan kedudukan Polri berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Listyo mengaku telah mendapat pesan singkat yang berisi tawaran dirinya menjadi Menteri Kepolisian.

    “Hal ini saya tegaskan di hadapan bapak ibuk sekalian, dan seluruh jajaran bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian. Dan kalaupun saya yang jadi menteri kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja,” kata Listyo dalam rapat bersama Komisi III DPR, Jakarta, Senin (26/1/2026).

    Menurut Listyo, meletakkan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi polri, melemahkan negara, dan melemahkan presiden. Listyo menegaskan lebih baik dirinya dicopot sebagai Kapolri daripada institusinya diutak-atik menjadi Kementerian Kepolisian.

    “Apabila ada pilihan, apakah polisi tetap berada di bawah presiden atau polisi tetap di bawah presiden namun ada menteri kepolisian, saya memilih Kapolri saja yang dicopot,” kata dia.

    Kedudukan Polri Sebaiknya di Bawah Presiden

    Listyo menekankan kedudukan Polri memang sebaiknya tetap ada di bawah Presiden Republik Indonesia bukan Kemendagri. Menurutnya, berada di bawah komando presiden langsung akan membuat kerja Polri lebih efektif dan efisien.

    “Artinya, dengan posisi seperti ini, maka sangat ideal kalau Polri berada langsung di bawah Presiden. Sehingga di dalam melaksanakan tugasnya, Polri akan lebih maksimal dan lebih fleksibel,” kata Listyo.

    Listyo menambahkan, setelah reformasi, Polri sudah terpisah dari TNI. Artinya, kini Polri memiliki momentum untuk membangun ulang doktrin, struktur, akuntabilitas, dan mekanis, dan mempersiapkan diri menuju roadmap menjadi civilian police.

    Hal itu juga diperkuat dengan Pasal 30 ayat 4 UUD 1945 di mana Polri sebagai alat negara yang menjunjung keamanan. Artinya, sesuai mandat reformasi 1998, Polri ditempatkan di bawah Presiden.

    Selain itu, berdasarkan TAP MPR Nomor 7 ayat 2 juga mengatur bahwa Polri berada di bawah Presiden. Kemudian dalam Pasal 7 ayat 3 TAP MPR RI Nomor 7 Tahun 2000 Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia dengan persetujuan DPR RI.

    “Polri memiliki doktrin to serve and protect dengan doktrin Tata Tentrem Kerta Raharja. Bukan to kill and destroy. Tentulah ini yang membedakan antara TNI dan Polri. Polri bertanggung jawab terhadap keamanan,” kata dia.

    “Dan tentunya dengan kondisi yang ada, posisi Polri tentunya akan sangat ideal apabila tetap seperti saat ini,” sambungnya.

  • Halo Dunia : Dirpolairud Polda Sulut Pimpin Patroli Laut di Selat Lembeh, Pastikan Keamanan Perairan Bitung

    Halo Dunia : Dirpolairud Polda Sulut Pimpin Patroli Laut di Selat Lembeh, Pastikan Keamanan Perairan Bitung

    Dirpolairud Polda Sulut Pimpin Patroli Laut di Selat Lembeh, Pastikan Keamanan Perairan Bitung

    Bitung — Direktur Kepolisian Perairan dan Udara (Dirpolairud) Polda Sulawesi Utara Kombes Pol. Bayuaji Yudha Prajas, S.H., M.H., melaksanakan patroli laut di wilayah Selat Lembeh, Kota Bitung. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya menjaga stabilitas keamanan dan keselamatan perairan strategis di Sulawesi Utara.

    Dalam patroli tersebut, Dirpolairud Polda Sulut didampingi Kasubdit Patroli beserta para perwira jajaran Polairud. Patroli menyasar jalur pelayaran, aktivitas kapal nelayan, serta area perairan yang dinilai rawan terhadap potensi gangguan kamtibmas dan pelanggaran hukum di laut.

    Kombes Pol. Bayuaji Yudha Prajas menegaskan bahwa kehadiran Polairud di tengah perairan merupakan wujud nyata komitmen Polri dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat pesisir serta pengguna jasa laut. Selain melakukan pengawasan, personel juga memberikan imbauan kepada nelayan dan awak kapal agar selalu mengutamakan keselamatan pelayaran serta mematuhi ketentuan yang berlaku.

    Melalui patroli rutin ini, diharapkan situasi kamtibmas di wilayah perairan Selat Lembeh tetap kondusif, sekaligus mendukung kelancaran aktivitas ekonomi dan transportasi laut di Kota Bitung.

    #polairud #poldasulut #polri